Ayobanua.com, Jakarta – DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) mendatangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI di Jakarta, Senin (18/5/2026), untuk memperjuangkan distribusi BBM solar subsidi bagi nelayan pesisir.
Audiensi tersebut dipimpin Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar didampingi Wakil Ketua DPRD Muslimin, Ketua Komisi II H Agus Prasetya B, sejumlah anggota DPRD, kepala desa, serta perwakilan nelayan pesisir.
Pertemuan berlangsung bersama pihak KKP RI yang diwakili Perencana Ahli Madya Sekretariat Jenderal Perikanan Tangkap, R Tono Amboro. Dalam audiensi itu, DPRD Tala menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi nelayan, terutama terkait distribusi solar subsidi yang dinilai sangat memengaruhi aktivitas melaut dan pendapatan masyarakat pesisir.
Ketua DPRD Tala H Khairil Anwar menegaskan, distribusi BBM subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan nelayan.
“DPRD Tala hadir untuk memastikan aspirasi nelayan benar-benar diperjuangkan. Distribusi solar subsidi ini menjadi kebutuhan utama masyarakat pesisir agar aktivitas melaut tetap berjalan,” ujarnya.
Selain persoalan BBM subsidi, DPRD Tala juga membahas kendala lain yang dihadapi nelayan, seperti legalitas perizinan kapal dan program pengembangan kawasan pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Tala H Agus Prasetya B mengatakan, legalitas kapal nelayan menjadi salah satu syarat utama dalam penyaluran BBM subsidi. Namun, saat ini baru sekitar 20 hingga 30 persen nelayan yang memiliki izin lengkap.
Menurut Agus, kondisi tersebut menyebabkan distribusi solar subsidi belum merata dan memicu permainan harga di lapangan akibat terbatasnya pasokan.
“Kondisi ini memicu permainan harga di lapangan karena suplai terbatas dan belum semua nelayan memiliki izin resmi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, DPRD Tala juga mempertanyakan pelaksanaan Program SIAP MELAUT dan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) agar masyarakat pesisir di Tanah Laut dapat memperoleh manfaat maksimal.
Agus menyebut, hasil pembahasan sementara menunjukkan ada tiga desa di Tanah Laut yang dinilai memenuhi syarat untuk mendapatkan program KNMP. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas kawasan pesisir agar lebih modern, bersih, produktif, dan sejahtera.
Di tengah agenda tersebut, DPRD Tala juga merespons aksi damai gabungan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Politeknik Negeri Tanah Laut (Politala), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut yang berlangsung di Gedung DPRD Tala pada hari yang sama.
Agus menjelaskan, ketidakhadiran anggota dewan di kantor saat aksi berlangsung karena pimpinan DPRD dan jajaran Komisi II sedang menjalankan agenda kerja di KKP RI untuk membahas persoalan solar subsidi bagi nelayan.
“Kami sedang berada di KKP RI membahas langsung persoalan solar subsidi bagi nelayan. Jadi bukan menghindari aspirasi, justru DPRD Tala sedang memperjuangkan solusi di tingkat pusat,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Tala saat ini fokus memastikan kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan, tetap terpenuhi di tengah potensi gangguan pasokan BBM akibat kondisi global, termasuk dampak konflik di Selat Hormuz.
