Ayobanua.com, Pelaihari – DPRD Kabupaten Tanah Laut menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Rabu (17/6/2026).
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Tanah Laut tersebut merupakan bagian dari tahapan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran. Selain memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, pembahasan ini juga menjadi sarana untuk mengukur efektivitas penggunaan anggaran dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Ketua DPRD Tanah Laut, H. Khairil Anwar, menegaskan bahwa pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak hanya menjadi kewajiban konstitusional, tetapi juga momentum penting bagi legislatif dan eksekutif untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan program yang telah didanai melalui APBD.
“Ini menjadi ruang bersama untuk melihat apakah penggunaan anggaran yang telah disepakati mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Bumi Tuntung Pandang,” ujarnya.
Menurut Khairil Anwar, fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan APBD berjalan sesuai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengawasan tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas sinergi yang terjalin selama Tahun Anggaran 2025. Ia menilai hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.
“Sinergi yang terbangun selama ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan di Tanah Laut,” kata Rahmat.
Melalui pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bersama DPRD diharapkan dapat terus memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, setiap kebijakan anggaran yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
