Ayobanua.com, Banjarbaru – PLN Indonesia Power mengambil langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan dengan menggandeng Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Pertemuan koordinasi ini berlangsung di Kantor Kejati Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (4/11/2026).
Fokus utama agenda ini adalah penguatan pendampingan hukum, khususnya di ranah perdata dan tata usaha negara. Sinergi tersebut diharapkan mampu meminimalkan risiko hukum yang mungkin muncul dalam operasional perusahaan, terutama di lingkungan PLN Indonesia Power UBP Asam Asam.
Direktur Operasi Batubara PLN Indonesia Power, Padang Dirgantara, hadir langsung memimpin rombongan perusahaan. Ia menekankan bahwa keandalan listrik sangat bergantung pada kepastian hukum dalam setiap proses bisnis.
“Keandalan pembangkit tidak hanya ditentukan oleh kesiapan peralatan dan sumber daya manusia, tetapi juga oleh tata kelola yang baik serta kepastian hukum dalam setiap proses bisnis,” ujar Padang.
Ia menambahkan bahwa koordinasi ini merupakan langkah preventif agar perusahaan dapat menjalankan amanah melayani kebutuhan listrik masyarakat secara maksimal. Pihak Kejati Kalsel yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, Sukarman Sumarinton, menyambut positif upaya kolaborasi tersebut.
Sementara itu, Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Asam Asam, Fajar Pamujianto, menyebut langkah ini krusial bagi operasional unitnya. Ia berharap dukungan hukum dari Kejaksaan dapat membuat setiap kebijakan perusahaan lebih terukur dan akuntabel.
“Kami berharap sinergi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penguatan tata kelola di UBP Asam Asam. Dengan koordinasi dan pemahaman hukum yang semakin baik, setiap kegiatan perusahaan dapat dilaksanakan secara lebih terukur dan sesuai dengan ketentuan,” kata Fajar.
Komunikasi intensif ini diproyeksikan berlanjut sebagai bentuk komitmen jangka panjang. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem operasional yang transparan demi menjamin pasokan energi listrik yang stabil bagi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
